oleh

Menghadirkan Senator SBANL dan Dua Akademisi Handal Sulut, Sosialisasi 4 Pilar dan FGD PIKI MPR RI Menelorkan Gagasan Ini

Manado, Fajarmanado.com –Lembaga Penguatan Wawasan dan Pilar Kebangsaan (LPWPK) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIKI Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Focus Group Discussion dengan tema Diskursus Pokok Pokok Haluan Negara dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan yang digelar bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang berlangsung di GMIM Bethesda Manado Sulawesi Utara, Jumat (23/72021) ini menelorkan berbagai gagasan untuk dibahas dan dikaji secara akademik lebih lanjut.

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sekaligus FGD tersebut menghadirkan pembicara, Ketua LPWPK DPP PIKI yang juga Anggota Badan Sosialisasi MPR RI dan Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI Ir. Stefanus B. A. N. Liow, MAP bersama dua Akademisi Handal Sulawesi Utara (Sulut).

Akademisi Kepemiluan Fisip Unsrat Manado, Dr. Ferry Daud Liando, MSi dan Akademisi Unima Dr. Goinpeace Tumbel, MAP, MSi yang juga Sekretaris DPD PIKI Sulut.

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli DPR RI Dr. Hanzel Mamuaya, SH, MH dan Winsi Kuhu, SIP, M.I.Pol ini, dihadiri pula oleh sejumlah akademisi lainnya. Yakni, Dr. Donald Monintja, Dr. Oldy Rotinsulu, MM, Edwin Moniaga, SH, MH, Dr. Grace Waleleng, MSi dan Dr. Dr. Ir. Yongker Baali, MSi.

Senator SBANL, sapaan karib Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulut ini menilai dalam implementasinya, sistem ketatanegaraan hasil perubahan konstitusi telah berjalan dan menghasilkan sejumlah kemajuan dalam sistem bernegara.

Namun, SBANL menyebutkam bahwa hasil perubahan konstitusi yang implementasinya telah berjalan selama dua dekade (1999-2020) masih dirasakan adanya sejumlah kekurangan yang menghambat kinerja sistem ketatanegaraan dan mengurangi kualitas serta efektifitas tata hubungan kelembagaan negara.

Baca Juga :  Jadi Jembatan Menuju Perubahan, TMMD 112 Maluku dan Malut Resmi Digelar di 2 Lokasi Ini

“Salah satu rekomendasi yang dirasakan semakin kuat urgensinya untuk diwujudkan adalah soal haluan negara,” kata Stefa, panggilan akrab Ketua LPWPK DPP KIPI ini.

Revitalisasi haluan negara bagi Stefa merupakan kebutuhan untuk menciptakan sinergitas antarlembaga maupun penyelenggara negara dan keterpaduan serta kesinambungan pembangunan nasional dan daerah sehingga capaian pembangunan dari satu periode ke periode selanjutnya lebih terjamin.

“Selain itu dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 diharapkan peran DPR dan DPD menjadi semakin padu atau tidak saling tumpang tindih,” ujar Senator SBANL.

Senada dengan Ketua LPWPK DPP PIKI, Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang juga Ketua Bidang Demokrasi dan Kepemiluan DPP PIKI, Ferry Daud Liando menilai bahwa tentu perlu kajian akademik secara mendalam untuk mengatasi dilema ini.

Harus diakui pasca UU Sispenas bahwa salah satu pergumulan bangsa ini adalah makin tidak terintegrasinya perencanaan nasional akibat ego sektoral dan teritorial yang makin menonjol.

“Pasca GBHN, memang prioritas program makin tidak jelas. Program tidak terpadu, tidak bersinergi dan tidak berkelanjutan. Ada daerah yang melaksanakan program berdasarkan selera atau hobi istri atau anak-anak kepala daerah,” ujarnya.

Kekacauan pembangunan, lanjut dia, diakibatkan pula oleh program yang tidak berkesinambungan.

“Mengevaluasi kebijakan perencanaan saat ini merupakan hal urgen, namun untuk mengevaluasinya tidak harus dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi ‘agenda besar’ para elit politik. Jangan terkesan ada visi terselubung (hidden agenda) dengan menggunakan alasan GBHN sebagai pintu masuk untuk kepentingan yang sebenarnya terhadap amandemen UUD 1945,” tegas Ferry.

Baca Juga :  Panglima TNI Terima Laporan Kenaikan Pangkat 25 Pati, Inilah Daftar Namanya

FGD berjalan dengan baik dan melahirkan sejumlah gagasan yang akan ditindaklanjuti dalam diskusi yang akan dilaksanakan kembali oleh LPWPK DPP PIKI.

Adapun beberapa kesimpulan diskusi yakni, isu mendasar dari kebutuhan Haluan Negara adalah untuk memberikan kontiunitas pembangunan.

RPJP dan RPJM dinilai tidak saling terintegrasi termasuk pusat dan daerah serta menimbulkan ego sektoral. Sehingga, forum sepakat bahwa SPPN harus dievaluasi sebelum PPHN ditetapkan dan dipastikan bahwa amandemen tidak mengubah bentuk negara dan pemerintahan.

Selain itu, PPHN harus pula memperhatikan kondisi SDA/SDM tiap-tiap daerah dan letak geografis masing-masing daerah.

Wacana PPHN dinilai memberikan kerisauan akan mengembalikan MPR sebagai lembaga super dan melemahkan sistem presidensial serta mempengaruhi otonomi daerah.

Amandemen lebih baik menghasilkan penataan kewenangan DPD agar bisa memiliki kewenangan yang setara dengan DPR.

Haluan Negara dan tujuan bernegara pun memiliki hubungan yang sangat erat. Haluan Negara hendaknya menjadi arah, tujuan, pedoman atau petunjuk resmi politik suatu negara.

Sebelumnya, Harsen Roy Tampomuri selaku Sekretaris LPWPK DPP PIKI mengungkapkan bahwa kegiatan ini digelar dengan membatasi jumlah peserta dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekretaris LPWPK mengharapkan sosialisasi dan FGD ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan 4 pilar MPR RI serta mengelaborasi sisi teoritis dan empiris UUD NRI Tahun 1945, khususnya diskursus Pokok Pokok Haluan Negara dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Yang pada akhirnya dapat menjadi bahan kajian bagi PIKI dan masukan bagi MPR RI.

Editor : Herly Umbas

 

News Feed