oleh

Pulang KLB Demokrat Deli Serdang, Delegasi Maluku Gelar Konferensi Pers

Ambon, Fajarmanado.com – Sehari setelah tiba kembali dari mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) II Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Delegasi Provinsi Maluku menggelar konferensi pers, Jumat (12/3/2021).

Konferensi pers yang berlangsungnya di Rumah Kopi Joas, Kota Ambon, dipimpin Marcus Pentury.

Menurutnya, KLB II di Deli Serdang tersebu digelar karena para kader menilai bahwa Kongres V yang berlangsung di Jakarta tahun 2020 tidak demokratis dan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2005.

“Kongres V tidak membahas rancangan perubahan AD/ART sehingga penetapan dan pengesahan perubahan AD/ART 2020 adalah tidak sah dan inkonstitusional,” ujar mantan anggota DPRD Maluku ini.

Selain itu, Marcus menuturkan, pemilihan Ketua Umum AHY dalam Kongres V di Jakarta dilakukan secara tidak sah dan inkonstitusional.

“Rancangan perubahan AD/ART yang kemudian ditetapkan secara tidak sah dan inkonstitusional, secara material pasal-pasal tentang majelis tinggi dan hak suara bertentangan dan tidak demokratis serta menjadikan Partai Demokrat sebagai partai monarki, oligarki dan tirani,” paparnya.

Marcus mengatakan, evaluasi kinerja artai demokrat juga dinilai menurun baik dalam perolehan kursi, perolehan suara, maupun elektabilitas partai.

Para pendiri dan senior Partai Demokrat juga menilai SBY melakukan wanprestasi terhadap komitmen awal yang dibangun bersama.

Baca Juga :  Diikuti Putra Daerah dari 6 Wilayah Kodim, Seleksi Caba PK TNI AD Digelar di Makorem 151/Binaiya

Ia mengatakan delegasi Maluku ikut KLB II di Deli Serdang karena menilai Kongres V di Jakarta 2020 melanggar kaidah demokrasi yang merupakan dasar dari Undang-Undang tentang partai politik dan merupakan gerakan hati nurani untuk melawan tirani.

“Kongres Luar Biasa II di Medan merupakan gerakan hati nurani untuk melawan tirani dan bertujuan mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai yang demokratis, yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi,” kilahnya.

Marcus menjelaskan dalam KLB II ini telah ada beberapa hal yang dibahas, diputuskan dan ditetapkan dalam KLB II tersebut, antara lain;

1. Kembali Kembali ke AD/ART tahun 2005, dengannya menganulir keberadaan majelis tinggi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai Undang-Undang partai politik.

2. Menyatakan demisioner kepengurusan hasil Kongres V di Jakarta, dengannya menganulir AHY sebagai Ketua Umum serta memilih bapak Jendral Dr. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru menggantikan AHY secara demokratis melalui voting terbuka, dimana semua utusan daerah dan cabang yang adalah para pengurus Partai Demokrat pada tingkatannya sebagai unsur peserta yang bersama DPP, pendiri dan unsur lainnya telah menggunakan hak suaranya secara konstitusional.

Baca Juga :  Minat Berolahraga Meningkat, Wagub Orno Harap Jadi Budaya Orang Maluku

3. Menugaskan kepengurusan hasil KLB II Sumatera Utara untuk melakukan langkah-langkah strategis bersama seluruh kader dalam rangka mengembalikan kejayaan partai demokrat dengan menjadikan Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu pada 2024 baik pada pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).

Menurut Marcus, KLB II di Deli Serdang telah selesai dan hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan dengan meminta Kemenkum HAM untuk menganulir hasil Kongres V di Jakarta karena bertentangan dengan kaidah demokrasi.

Ia pun mengajak semua pihak untuk menahan diri, tidak berpolemik yang berpotensi memecah belah agregasi sosial apalagi sampai menimbulkan gangguan kamtibmas.

“Saya mengajak semua pihak untuk menahan diri, kita menunggu keputusan menteri hukum dan HAM,” ajaknya.

Meski demikian, Jhonny Alen, salahsatu penggagas KLB II Partai Demokrat ini, dalam wawancara di salahsatu televisi swasta nasional malam ini mengaku bahwa hasil KLB tersebut belum disampaikan ke Kemenkumham.

Materi laporannya, menurut dia, sedang dirampungkan. “Sudah 80 persen,” katanya.

Penulis: Katie Mailoa

Editor : Herly Umbas

News Feed