oleh

Pilkada 2020 di Maluku, Bawaslu Sebut Berjalan Lancar dan Baik

Ambon, Fajarmanado.com – Tahapan proses pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Maluku dinilai berjalan sesuai prosedur lancar dan baik.

Koordinator Devisi (Kordiv) Pengawasan dan Hubal, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Paulus Titaley mengatakan, secara umum, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pilkada di empat Kabupaten kota di Provinsi Maluku berjalan lancar dan baik.

“Indikasinya tidak ada gangguan keamanan yang berarti dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur dan Buru Selatan,” katanya kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (1/3/2021).

“Bawaslu Provinsi Maluku baru selesai melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 dari 4 Kabupaten/Kota dengan 13 OKP di Provinsi Maluku,” ungkapnya.

“Secara umum teman-teman OKP memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja pengawasan namun demikian ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dari teman-teman OKP dan Bawaslu di antaranya soal data pemilih,” lanjut Paulus.

Meski demikian, Paulus mengungkapkan bahwa dalam rapat evaluasi tersebut, Bawaslu mendapatkan penekanan dan rekomendasi dari OKP.

Ke depan, katanya, Bawaslu diingatkan harus lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi dengan stakeholder maupun dengan OKP dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Dalam hal ini, membentuk kelompok pengawasan partisipatif dari masyarakat.

“Di semua tahapan dilakukan evaluasi tapi yang menonjol 2 hal itu. Dari sisi hasil, sudah kita ketahui secara bersama bahwa 4 Kabupaten Pilkada 2020, pemenangnya sudah diketahui dan dari empat, tiga yang mengajukan gugatan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Baca Juga :  Buka Utsawa Dharma Gita Nasional, Murad Ismail Menitip Dua Pesan Ini

Mahkamah Konstitusi (MK), lanjutnya, telah memutuskan tidak menerima atau menolak permohonan dari pemohon.

“Jadi dengan demikian semuanya sudah selesai dan sudah terjadi pelantikan dua kepala daerah yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru,” katanya.

Bagaimana dengan hasil untuk Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Barat Daya, Paulus tak memberi alasan pasti. “Belum ditetapkan pelantikan, mungkin terkait dengan masa akhir jabatan dari 2 kepala daerah dimaksud,” kilahnya.

Terkait dengan masalah data pemilih, Paulus mengatakan, hasil pengawasan di setiap tahapan, ada temuan dari pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota maupun Kecamatan sampai ke Desa bahwa terdapat pemilih yang ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih yang pindah domisili atau alih status, termasuk TNI Polri, juga ada dalam data pemilih dan itu ditemukan dan direkomendasikan.

Ia menjelaskan,  penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan sesuai tahapan proses. Ketika ditemukan pemilih ganda misalnya, atau tidak memenuhi syarat, langsung direkomendasikan ke KPU Kabupaten/Kota diteruskan juga ke Panwas Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara teknis setingkat dan memberikan saran perbaikan.

“Itu dilakukan secara bertahap sampai dengan DPS hasil perbaikan masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun masih kami menemukan pemilik ganda dan itu sudah direkomendasikan”, katanya.

Menurut Paulus, untuk mendapatkan data yang bersih, butuh kerja yang lebih ekstra.

Baca Juga :  Memasuki Pensiun, Biro SDM Bekali Ketrampinan 48 ASN dan Anggota Polda Maluku

Disamping Sidalih yang sudah disiapkan untuk mengecek data-data ganda, ternyata masih juga ditemukan data pemilih yang bermasalah.

Untuk itu, Paulus bilang, bukan hanya sistemnya yang perlu disiapkan tapi sumber daya, dalam hal ini operator harus siap menginput data yang bersih ke dalam Sidalih sehingga pemutakhiran data pemilih benar-benar memenuhi syarat karena apa yang diinput, itu juga yang akan dikeluarkan oleh Sidalih.

Paulus mengingatkan seyogianya dalam pemutakhiran data pemilih, harus berkelanjutan sesuai dengan edaran KPU RI No. 132.

Dalam edaran tersebut mengungkapkan bahwa rekapitulasi dilakukan setiap 3 bulan atau triwulan sehingga pada Maret 2021 ini akan dilakukan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi.

Sebelum rekapitulasi tiap 3 bulan atau triwulan itu, KPU Kabupaten/Kota ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dukcapil, TNI, Polri, Pengadilan dan institusi yang ada kaitannya dengan pergerakan penduduk.

Paulus menambahkan bahwa data pemilih untuk daerah yang melaksanakan Pilkada seharusnya terintegrasi dengan proses pemutakhiran data pemilih di tahapannya, tapi daerah yang tidak melakukan Pilkada, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Sekarang 2021 tidak ada daerah yang melakukan Pilkada, makanya di 11 Kabupaten/Kota di Maluku harus konsen melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dasarnya ada di UU dan edaran KPU No. 132 Tahun 2021,” tambahnya.

Penulis: Katie Mailoa

 

News Feed