oleh

Operasi Justisi covid 19 Tangkap Tangan Pelanggaran SPBU, Begini Sikap DPRD Ambon

Ambon, Fajarmanado.com – Kerja ekstra  Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Kota Ambon melalui Operasi Justisi berhasil menangkap tangan pelanggaran di salahsatu, pekan lalu. 

Saat itu, SPBU Lateri Ambon jelas melakukan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) karena masih beroperasi menjual BBM pada pukul 01.00 WIT.

Tim Justisi Covid 19 pun menyita ratusan jerigen di SPBU Lateri dan memberikan sanksi administrasi yaitu tilang bagi pembeli dan pemilik SPBU.

Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Perindo, Hary Putra Far Far, akhirnya bereaksi soal aktivitas bisnis di luar jam operasional tersebut.

“Yang kami sesalkan sebagai anggota DPRD Kota Ambon, terkait dengan kelangkaan minyak ini bukan hal pertama, ini kebiasaan yang selalu berulang-ulang”, ujar Hary kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (1/3/2021).

Hary mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini tidak diberitahukan berapa besar jatah bahan bakar bersubsidi yang dikeluarkan SKK Migas kepada Pemkot Ambon.

Hal ini juga yang membuat pihaknya, Komisi Dua berulang kali mencoba mengadakan rapat dengan Pertamina karena informasi ini sangat sulit didapatkan.

“Kemarin sudah direncanakan kami akan on the spot langsung ke Pertamina, bukan hanya terkait meyalahi aturan jam operasional tetapi terkait dengan jatah bahan bakar yang disubsidi juga, bahwa pihak Pertamina telah melalukan kecurangan karena ini dijual dan kita akan dorong supaya diproses secara pidana, harus dilakukan proses hukum. Ini akan menjadi tuntutan kami di komisi”, paparnya.

Baca Juga :  Sempat Mengelak, Erwin Diancam Pidana 20 Tahun

Menurut Wakil Komisi II DPRD Kota Ambon ini, pada hari Senin mendatang, pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan rapat bersama dengan pihak Pertamina.

“Ini akan menjadi perhatian serius komisi. Di hari senin nanti kami akan agendakan, karena ini masih dalam masa reses, tapi setelah ini akan menjadi agenda prioritas untuk merapat bersama pihak Pertamina,” ujarnya.

Kalau panggilan kami tidak dihiraukan maka kami akan on the spot, akan memanggil paksa, lalu kita akan turun ke lapangan untuk mengeceknya lagi. Kita akan terus dorong supaya memang ada komunikasi baik antara kami dengan kepolisian untuk mengusut tuntas terkait penjualan minyak ke kapal-kapal,” sambung dia.

Hary kemudian mengisahkan bahwa pernah terjadi kelangkaan minyak di Kota Ambon karena pihak Pertamina membatasi jumlah bahan bakar subsidi kepada pihak SPBU.

Baca Juga :  Memasuki Pensiun, Biro SDM Bekali Ketrampinan 48 ASN dan Anggota Polda Maluku

“Permintaan yang disampaikan oleh pihak SPBU terkait jumlah bahan bakar subsidi ini dibatasi. Padahal sesuai dengan data terakhir yang kita miliki itu, bahwa Kota Ambon, kalau tidak salah, itu setahun dijatahi 19 juta kilo liter dan sudah dikalkulasi oleh komisi bahwa rata-rata per hari itu bisa 1 SPBU diberikan 10 sampai 20 kali dan itu tidak ada masalah, tapi ternyata itu ada permainan dalam Pertamina sendiri dan permainan itu sudah kita batasi,” jelas Hary.

Dengan adanya penemuan tersebut, Hary berharap Pertamina tidak boleh lagi memberi batasan terkait dengan permintaan supaya tidak lagi terjadi kelangkaan dan antrian di depan-depan SPBU.

Menurutnya, ketersediaan stok ini merupakan hak seluruh masyarakat karena sudah dibayar oleh pemerintah maka harus disalurkan.

“Ini akan kita lakukan pengecekan lagi dengan pihak-pihak pengelola SPBU atau manajemen SPBU dan sebagainya apakah masih ada pembatasan dan syarat-syaratnya? karena yang kemarin itu syaratnya harus jual pertamax dulu baru diberikan premium. Oleh sebab itu, ini temuan kedua dan akan jadi perhatian khusus”, tuturnya.

Penulis: Katie Mailoa

 

News Feed