oleh

Poengky Sebut Polri Punya Kewenangan Bubarkan Aksi Demo FPI

Jakarta, Fajarmanado.com – Tindakan tegas polisi membubarkan aksi demo 1812 FPI di Jakarta pada Jumat (18/12/2020) mendapat respon Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Juru bicara (Jubir) Kompolnas, Poengky Indarti, SH, LLM menyatakan, pihalnya mendukung penuh langkah tegas dari aparat kepolisian  membubarkan aksi demonstrasi 1812 yang dilakukan kelompok yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) dari Front Pembela Islam (FPI) dan PA 212 di depan Istana Negara tersebut.

Poengky Indarti menegaskan langkah tegas yang dilakukan oleh Polri dalam membubarkan aksi demostrasi yang dilakukan oleh ANAK NKRI di depan istana merupakan kewenangan Polri, karena mengedepankan keselamatan masyarakat dari bahaya penularan Covid 19.

“Harus dipahami bahwa seluruh dunia mengalami pandemi Covid 19, termasuk Indonesia. Di Indonesia, angka Covid 19 terbesar adalah DKI Jakarta,” ucap Poengky pada rilis yang diterima Fajarmanado.com, Sabtu (19/12/2020).

Menurutnya, dampak pandemi Covid 19 tidak hanya rasa sakit, tapi juga meningkatnya angka kematian, disertai dengan kelesuan ekonomi.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah sejak awal tegas memberlakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kewajiban semua orang untuk melaksanakan Protokol Kesehatan.

“Dalam menghadapi pandemi ini, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sehingga pemberlakuan larangan kerumunan diterapkan secara tegas,” tandasnya.

Poengky mengatakan, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul mengemukakan pendapat di muka umum dijamin Undang-Undang sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati.

“Kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul mengemukakan pendapat di muka umum masuk dalam kategori derogable rights atau hak yang dapat ditunda pelaksanaannya, jika Pemerintah menganggap ada kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan Rakyat untuk tidak tertular Covid 19,” tuturnya.

Poengky menuturkan, dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dikenal ada jenis hak asasi manusia yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya (non derogable rights) misalnya hak untuk hidup.

Sedangkan hak untuk bebas berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum masuk dalam jenis derogable rights atau hak yang dapat ditunda pelaksanaannya.

“Kebijakan Pemerintah melarang kerumunan adalah dalam rangka melindungi hak hidup Rakyat. Sehingga aparat Kepolisian sah dan berwenang melakukan penegakan hukum dengan cara membubarkan demonstrasi 1812 serta menangkap orang-orang yang melakukan perlawanan, maupun orang-orang yang diduga membawa senjata tajam,” tuturnya.

Penulis: Katie Mailoa

 

News Feed