Tomohon, Fajarmanado.com – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SEAk, CA dan Ketua DPRS Djemmy Sundah, SE mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 75, Jumat (14/8/2020).
Eman-Sundah mendengarkan pidato Presiden Jokowi melalui Sidang Paripurna DPRD Kota Tomohon di Ruang Sidang DPRD Tomohon.
Paripurna DPRD Kota Tomohon dipimpin Ketua Djemmy Sundah, didampingi oleh Wakil Ketua Erens D. Kereh, AMKL dan Carol J.A. Senduk, SH, serta dihadiri oleh segenap Anggota DPRD Kota Tomohon dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
Tampak hadir pula, Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot, SIK, MH, Kajari Tomohon Immanuel Richendryhot, SH, MH, Kasdim Minahasa Mayor Feky Welang.
Sementara Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan, kini saatnya negara dan bangsa Indonesia membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar.
Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar.
“Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju,” katanya.
Dikatakan, kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja. Kesiap-siagaan dan kecepatan kita diuji.
“Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi COVID-19 di Tiongkok,” ujarya.
Presiden nengatakan, kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat.
Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, lanjut Jokowi, kita juga harus cepat bergerak.
Bergerak memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk UMKM.
Selanjutnya, membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Kartu Prakerja. “Sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah,” tuturnya.
Krisis akibat bencana non alam ini, lanjutnya, telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara kerja biasa menjadi cara-cara kerja luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
Pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan.
Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. “Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan,” paparnya.
Perjuangan untuk menghambat penyebaran Covid 19, menurut Jokowi, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan.
“Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah,” kata kepala negara.
Dengan peristiwa pandemi ini, Jokowi mengatakan, reformasi fundamental di sektor kesehatan juga harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran.
Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.
Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.
Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. “Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Jokowi menegaskan pula bahwa enegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar.
Demokrasi, lanjutnya, harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
Untuk itu, agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dengan menerapkan protokol kesehatan.
Ia menambahkan, nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga.
“Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya,” tegas presiden.
Soal sistem pendidikan nasional, Jokowi menekankan harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.
“Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa,” tuturnya.
Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat.
“Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.
Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia,” paparnya.
Demokrasi, kata Jokowi, memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain.
“Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar,” tandasnya.
“Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik,” sambung Presiden Jokowi.
Penulis: Jerry Michael
Editor : Herly Umbas
