Airmadidi,Fajarmanado.com – Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan (VAP) kembali mencatatkan tinta emas dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Supermasi pengelolaan keuangan terbaik yang dikeluarkan BPK RI ini sudah lima kali berturut –turut disabet Minahasa Utara semasa VAP menjabat sebagai kepala daerah sejak tahun 2016 silam.
Keberhasilan Vonnie Anneke Panambunan selaku dirigen dalam mengatur keuangan daerah tak lepas dari peran serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan di isntansi masing – masiang. Hal ini diakui Bupati Vonnie Anneke Panambunan saat menerima dokumen laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK.
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan khikmad kepada saya dalam memimpin Minahasa Utara selang 5 tahun ini. Prestasi atau predikat WTP yang kami raih ini tak lepas dari peran serta kepala SKPD bendara dan seluruh ASN yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan keuangan daerah dalam menggunakan anggaran daerah yang sesuai aturan dan tertib administrasi.”kata VAP.
Lebih lanjut VAP mengatakan, predikat WTP ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai komitmen dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ia juga sangat beryukur karena selama menjabat bisa memberikan yang terbaik untuk Minahasa Utara. Ia berharap, apa yang telah diraih Minahasa Utara kali ini dapat diteruskan oleh kepala daerah yang nantinya akan terpilih pada Pilkada mendatang.
Sementara kepala badan keuangan daerah Petrus Macarau mengatakan, predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kelima atau lima tahun berturut – turut ini tak lepas dari peran serta Bupati Vonnie Anneke Panambunan yang selalu menginstruksikan bawahannya untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Predikat WTP ini bukan tujuan akhir melainkan awal untuk kerja untuk menuju lebih baik lagi kedepan. WTP ini bukan suatu prestasi, namun sebuah kewajiban bagi dari daerah dalam penyelenggaraan sistem keuangan terbaik.”pungkas Macarau.
Penulis : Joel Polutu
