Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

Mengacu BDT, Bansos Bapok Minahasa Belum Sentuh Semua Warga Terdampak Covid 19

Mengacu BDT, Bansos Bapok Minahasa Belum Sentuh Semua Warga Terdampak Covid 19
Penampakan pembagian Bansos Bapok Pemkab Minahasa oleh Pemerintah Kecamatan Tompaso Barat kepada salahsatu desa di depan Kantor Camat, disaksikan Camat Stefri Pandey, ST, MAP, Kamis (9/4/2020).
Tondano, Fajarmanado.com — Penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Sulawesi Utara bagi warga terdampak pandemi virus corona atau Covid 19 mulai tiba di 227 desa dan 43 kelurahan, Kamis (9/4/2020) pagi.

Namun, banyak warga terdampak program kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid 19 belum akan tersentuh paket bansos bahan pokok (Bapok) tahap awal ini.

Pasalnya, Pemkab Minahasa masih mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) sosial yang ada di Dinas Sosial Minahasa.

BDT sosial yang disusun berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015 tersebut dinilai sudah invalid, karena ada nama penerima yang telah meninggal dunia dan warga yang kemampuan ekonominya telah membaik yang muncul dalam daftar penerima.

Baca Juga :  Hebat..! Dua Keluarga di Desa Kamanga Tolak Bansos Pemerintah

“Sesuai permintaan Pemkab, jumlah warga terdampak Covid 19 yang kami sampaikan hampir 200 orang, tapi yang ke luar hanya sembilan orang. Sebagian besar tidak lagi berstatus keluarga miskin,” ujar Hukum Tua (Kumtua) Desa Passo, Kecamatan Kakas Barat, Anatje Wauran kepada Fajarmanado.com di Passo, Kamis (9/4/2020).

Hal yang sama, juga disampaikan sejumlah kumtua di Kecamatan Tompaso, Tompaso Barat, Remboken dan tiga kecamatan di Kawangkoan Raya.

“Ada baiknya, pemkab mengacu pada data yang kami sampaikan agar bansos pangan ini benar-benar sampai kepada keluarga yang terdampak,” kata Kumtua Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, Syenny Mandang.

Camat Tompaso Barat, Stefri Pandey, ST, MAP dan Camat Kawangkoan, Eightmi Johanna Moniung, SH tak menafikkan jika sasaran penerima bansos pangan berupa bapok ini masih relatif mengacu pada BDT sosial.

Baca Juga :  Penerima BLT Corona di Desa Tombasian Atas Tembus 153 Keluarga

“Tapi di sini, kami sesuaikan. Kalau ada nama penerima PKH dan beras non tunai yang masih tercatat, misalnya, diarahkan diganti. Begitu pun dengan keluarga yang ekonominya sudah membaik, kita ganti dengan orang yang memang membutuhkan,” tutur Camat Eightmi.

Baik Eightmi maupun Stefri menginstruksikan para kumtua dan lurah supaya membawa langsung paket bapok tersebut ke rumah-rumah calon penerima.

“Ini sesuai instruksi dari pusat dan pemkab,” tandas mereka senada.

Penulis: Herly Umbas

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Comments are closed.