Manado, Fajarmanado.com — ‘Meningkatkan Kualitas, Jiwa, Semangat dan Nilai Perjuangan Kader Merah Putih, Mewujudkan Organisasi Modern dan Terbuka Untuk NKRI Yang Semakin Kuat dan Sejahtera’, menjadi tema pelaksanaan Rapat Kerja Nasional II dan Diskusi Publik Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP), yang akan digelar pada tanggal 13-14 Februari 2019, di Balai Pertemuan Umum Kantor Wali Kota Bitung.
“Rakernas ini adalah bagian dari rangkaian Program DPP GPPMP dan puncak kegiatan memperingati 72 Tahun Peristiwa Heroik Merah-Putih 14 Ferbuari 1946 di Sulawesi Utara,” jelas Ketua Panitia Pengarah DR. Ir. Donald Pokatong, MSc.
“Selain konsolidasi internal organisasi, menguatkan paham nasionalisme, meneruskan dan menjaga jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan Merah Putih,” sambungnya didampingi Sekretaris Donny Lumingas, SE, Ketua Panitia DR. Ruddy J. Sumampouw, MBA, dan Sekretaris Drs. Herling Tumbel, M.Si, kepada Fajarmanado.com, Minggu (10/2/2019).
Dilanjutkannya, sebagai organisasi berpaham nasionalis GPPMP merasa bertanggung-jawab mengawal suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak 2019 secara bermartabat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilhan Umum (Pemilu), April 2019 nanti menjadi pesta demokrasi yang penting dan strategis bagi Bangsa Indonesia.
Pemilu kali ini, lanjut dia, adalah yang ke lima kali dilaksanakan secara demokratis, pasca reformasi 1998. Salah satu parameter suatu negara diakui sebagai negara dengan kualitas demokrasinya baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta negara-negara lain di dunia, yaitu mampu melaksanakan pemilihan umum lima kali berturut-turut dengan baik.
“Dengan demikian, Pemilu pada 17 April 2019 nanti menjadi sangat strategis tidak hanya bagi iklim demokrasi bangsa Indonesia, tetapi juga dalam hal konsolidasi nasionalisme. Mencermati hal ini, GPPMP, merasa penting berkonsolidasi, menyatukan langkah, visi dan misi kebangsaan untuk Indonesia Raya lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II,” ungkap Pokatong.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GPPMP Jeffrey Rawis, SE, didampingi Sekretrasi Teddy Matheos, SE, MM, mengatakan, harus diakui di tengah upaya dan kerja untuk menyukseskan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres, muncul pula berbagai aktivitas politik negatif yang berpotensi mengganggu pesta demokrasi ini.
Menguatnya politik identitas mengangkat isu agama dan suku ikut mewarnai persaingan. Kehidupan berbangsa dan bernegara terasa makin seperti biasa ketika, baik pendukung, maupun tim sukses kandidat Calon Presiden RI dan Calon Wakil Presiden RI lebih terjebak pada kampanye yang tidak konstruktif . Adu konsep dan gagasan tenggelam oleh ‘hoax’ dan ‘fitnah’ di media sosial dan media massa.
“Budaya saling hormat, toleransi dan persatuan yang menjadi identitas budaya bangsa tergerus berganti dengan sikap emosional, anti toleransi, dan hadirnya kelompok- kelompok tertentu yang bersuara untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Situasi ini tentu tidak menguntungkan untuk menghadirkan Pemilu Bermartabat dan negara yang kuat.
Kita ingin seluruh elemen harus bersepakat bahwa Pemilu 2019 harus sukses dan bermartabat,” kata Rawis.
Ketua Umum DPP GPPMP berharap, pesta Demokrasi 2018, tidak akan meninggalkan luka karena perbedaan pilihan, luka karena kecurangan, luka akibat semangat ke-Indonesiaan tergangggu dengan isu SARA, luka karena fitnah dan adu domba, luka karena Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandagan hidup bangsa masih terus diutak-atik.
Pemilu adalah taruhan masa depan bangsa, jadi harus dilaksanakan dan di jaga sungguh-sungguh Roh ke-Indonesiaannya.
Selain itu, dalam Diskusi Publik, DPP GPPMP menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang akan membahas peran Sulawesi Utara dalam konteks nasional dan global, secara geoposisi dan geostrategi berada di bibir pasifik dan sudah selayaknya berperan sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan Asia Timur. Kenyataan ini menuntut adanya Pelabuhan Utama yang akan melayani arus barang dari/ke Pasifik dan Asia Timur.
“Untuk itu, pembangunan International Hub Port (IHP) adalah suatu keniscayaan dan perlu didukung dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang secara simultan akan menjadi mesin uang RI di Gerbang Pasifik. Dari sisi kebijakan dan peraturan, IHP dan KEK tersendat, sehingga dibutuhkan political will dari pemerintah dan komitmen dari semua stakeholder untuk mengaktualisasikan apa yang telah tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut,” pungkad Rawis.
Penulis: Jones Mamitoho
