Tompaso Barat, Fajarmanado.com – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi mengingatkan masyarakat supaya jangan membandingkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dengan Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra).
“Masyarakat harus memahami, luas wilayah dan jumlah penduduk saja sudah beda,” demikian JWS, sapaan akrab Bupati Minahasa menjawab pertanyaan dan harapan perwakilan tokoh masyarakat saat berdialog di Aula SLA Tompaso, awal pekan ini.
Bupati JWS menggelar pertemuan dengan komponen masyarakat Dapil IV Minahasa di Aula SLA Tompaso di Desa Tompaso Dua Utara, Kecamatan Tompaso Barat, Senin (20/11/2017), siang lalu. 12 orang perwakilan diberi kesempatan mengajukan pertanyaan maupun masukan dan saran melalui tiga sesi dialog yang dipandu moderator Asisten I Dr Denny Mangala MSi.
Salahsatu di antara perwakilan masyarakat mengharapkan Bupati JWS dapat mengadopsi kebijakan pro rakyat maupun aparatur sipil negara (ASN) dari Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH.
Seperti diketahui, Sumendap yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Mitra membuat berbagai kebijakan yang sangat populis. Selain menaikkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada setiap ASN, juga memberikan insentif bagi perangkat desa, tokoh agama dan lanjut usia (Lansia). Bahkan, memberikan tunjangan duka sebesar Rp7 juta kepada setiap ahli waris.
“Kondisi Minahasa dan Mitra sangat berbeda,” komentar JWS. Jumlah ASN saja, katanya, Minahasa ada berkisar 6 ribu, sedangkan Mitra hanya sekitar 2 ribu ASN.
Menurut JWS, apabila Pemkab Minahasa menaikkan lagi TKD dan memberi pula dana duka sampai sebesar Rp7 juta kepada setiap ahli waris warga yang meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi dana untuk membangun inftrastruktur.
Pada prinsipnya, lanjut JWS, dirinya sangat berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ASN namun kondisi keuangan daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum mampu mencaver semua kebutuhan.
Upaya meningkatkan APBD dari tahun ke tahun terus dilakukan Pemkab Minahasa. “Dimulai dari baru sekitaran 600 miliar (rupiah) pertahun saat saya menjadi Bupati, tahun ini sudah menjadi 1,2 miliar (rupiah) lebih,” kata JWS, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa.
Namun, kata dia, total APBD sebesar ini belum mampu dibijaksanai untuk memberikan dana santunan duka. “Apalagi, menghadapi Pilkada 2018 disisihkan dana sekitar 66 miliar. Kalau tidak, dana ini bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan lain, seperti dana duka,” paparnya.
Oleh karena itulah, JWS berharap masyarakat bersabar dan menganggap dana hibah yang disisihkan untuk pembiayaan Pilkada tersebut sebagai sumbangsih bersama masyarakat untuk menyukseskan agenda demokrasi nasional yang tengah bergulir ini.
Penulis : Fiser Wakulu
Editor : Herly Umbas
