Tondano, Fajarmanado.com — Menjelang Pilkada Minahasa 2018, komunitas pendidikan di Tanah Toar Lumimuut kembali dilaporkan semakin masif dieksploitasi oleh oknum-oknum penjilat yang dinilai haus jabatan. Pasalnya, setiap hajatan kumunitas ‘Oemar Bakri’, dikabarkar terus disusupi kepentingan politik penguasa.
Tak tanggung-tanggung, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Daerah (Dikda) Kabupaten Minahasa, Arody Tangkere dituding sutradara dan bahkan berperan sebagai aktor utama upaya mengarahkan sikap politik dan dukungan jajaran instansi pendidikan dan komunitas guru-guru untuk loyal kepada oknum Bupati pada Pilkada 2018 mendatang.
Sejumlah guru yang sempat berbincang dengan wartawan mengatakan,dalam kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pertemua Umum (BPU) Tondano selama tiga hari belakangan ini, Tangkere sempat mengatakan kata-kata semacam kampanye, yang mengarahkan para guru-guru untuk mendukung atasan utamanya yang bakal bertarung pada Pilkada 2018.
“Kalau kampanye terkait bagaimana memajukan pendidikan, tentu adalah hal yang wajar. Tapi yang sangat kami sesalkan, Pak Kadis mengajak kami untuk mendukung salah satu bakal calon yang kemungkinan akan maju dalam Pilkada Minahasa 2018 mendatang,” ujar wanita paruh baya dengan nada kesal.
Ketika didesak siapa calon dimaksud oknum Kadis Tangkere, dengan spontan ia menyebut nama Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, pria yang kini akrab dipanggil JWS yang tak lain adalah Bupati Minahasa saat ini.
“Pak Kadis mengajak kami untuk mendukung JWS. Karena menurut Pak Kadis, JWS adalah guru karena itu kami harus mendukungnya,” ungkapnya.
Lain lagi dikatakan wanita berkacamata yang juga mengaku sebagai guru. Menurutnya, meskipun JWS adalah guru, namun selama masa kepemimpinannya, kesejahteraan guru di Kabupaten Minahasa tidak pernah diperhatikan.
“Untung saja ada tunjangan sertifikasi yang dikucurkan pemerintah pusat. Kalau tidak ada sertifikasi, maka semakin melarat nasib guru di Minahasa. Apalagi pemerintah kabupaten tidak pernah memperhatikan tunjangan kinerja daerah para guru,” ujarnya.
Terpisah, pemerhati pemerintahan, Bung Herry Plangiten mengatakan bahwa sangat tidak etis kalau seorang pejabat negara apalagi Kadis kemudian prilakunya seperti itu. Menurutnya, dunia pendidikan harus steril dari hal-hal yang berbau politik.
“Kalau kejadianya seperti itu, itu telah menyalahi aturan. Karena PNS dituntut selalu menempatkan diri di posisi netral. Tapi kalau kejadianya seperti itu, Kadis Pendidikan tidak netral lagi dan harus diproses untuk pemberian sanksi,” ujar Plangiten.
Lanjutnya, meskipun telah dibantah Tangkere, namun kejadian beberapa waktu lalu dimana sejumlah guru diduga telah diberi tugas tambahan untuk melakukan survey, telah menodai dunia pendidikan di Minahasa. “Jika ditambah lagi dengan hal ini, maka semakin parah kerusakan dunia pendidikan kita. Dan ini akan menjadi kronis jika Kadis Pendidikan tetap dijabat orang yang sama,” jelas Plangiten. “Ini tidak ada bedanya dengan penjilat,” tambahnya.
Kadis Pendidikan Kabupaten Minahasa, Arody Tangkere saat dikonfirmasi membantah hal tersebut. “Tidak ada ajakan kecuali materi,” bantah Tangkere via pesan singkat sms.
Penulis : Fiser Wakulu
Editor : Herly Umbas
