Ratahan, Fajarmanado.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dalam rangka Pilkada 2018 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Lowu Dua, Kecamatan Ratahan, Minahasa Tenggara (Mitra), Senin (04/09/2017).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), Herwinj Malonda mengatakan, Panitia Pengawas Pemilu mempunyai tugas tanggung jawab menyukseskan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mitra agar berlangsung sesuai dengan aturan perundang-undangan secara murni dan tanpa cacat cela.
“Panwaslu di Kabupaten sendiri bisa membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika ditemukan pelanggaran dan bahkan bisa disengketakan dan take over,” ujarnya.
Suak menjelaskan, dalam Pilkada nantinya Panwaslu Kabupaten akan diperhadapkan dengan dua persoalan. Yaitu persoalan Money Politik dan kasus administrasi.
Politik uang, katanya, adalah tindakan dengan membagi-bagikan uang kepada para pemilih untuk mempengaruhi sikap politik dengan memilih calon tertentu sesuai dengan yang diarahkan oleh pemberi uang.
“Bukan saja hanya kasus Money Politik, tetapi kasus administratif. Artinya, jika bakal calon telah mendaftarkan dirinya ke KPU, tetapi dikemudian hari ada masalah, salah satunya adalah masalah ijasah. Apabila melanggar, calonnya akan didiskwalifikasi,”ungkapnya.
Sosialisasi yang juga menghadirkan anggota Bawaslu Sulut lainnya, Syamsurizal Abduljabar Musa dan Jhony Suak SE, diikuti oleh semua Panwaslu enam kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada serentak 2018 di Sulut, termasuk Ketua dan Anggota Panwaslu Mitra, masing-masing Jobby Longkutoy, Jhon Kandouw dan Dolly van Gobel.
Selain mereka, terpantau hadir pula Ketua KPUD Mitra Ascke Benu, Kepala Badan Kesbang Kabupaten Mitra serta para siswa siswi serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di daerah ini.
Penulis : Didi Gara
