Tondano, Fajarmanado.com – Laskar Manguni Indonesia (LMI) semakin melebarkan sayapnya. Kali ini, Tonaas Wangko Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LMI, Pdt Hanny Pantow melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LMI Kabupaten Minahasa.
Pelantikan DPD LMI Minahasa yang diketuaiTonaas Noldy Lila tersebut berlangsung di Lapangan Sam Ratulangi Tondano, Sabtu, (22/7) sore tadi, disaksikan Tonaas Nusantara Fary Allan Malonda dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw.
Pantow menegaskan kembali bahwa LMI hadir karena tuntutan zaman, bukan karena adanya perpecahan atau hal-hal lainya. LMI hadir sebagai organisasi adat yang besar, untuk mengawal Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“LMI adalah organisasi adat dengan pengurus dan masa yang militan. Militan dalam mengawal Pancasila yang adalah dasar negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Juga militan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Pantow dengan nada berapi-api.
Militansi dari para pengurus dan anggota LMI ini, lanjut dia, jangan berani dicoba. Karena ketika muncul bibit-bibit yang berpotensi merusak nilai-nilai Pancasila, maka LMI akan berdiri di gsris terdepan bersama pemerintah untuk memeranginya.
“Pada momentum ini saya serukan dan mengajak supaya mari kita sama-sama memerangi intoleransi, anarkisme, radikalisme dan hal-hal sejenisnya. Karena hal-hal seperti itu yang nantinya berpotensi melahirkan perpecahan terhadap NKRI yang sama-sama kita cintai ini,” jelasnya.
Pantow juga berbicara terkait gelaran pesta demokrasi yang bakal dihelat pada tahun 2018 mendatang. Kabupaten Minahasa adalah satu dari 6 kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan melangsungkan Pilkada.
Karenanya, ia berharap segenap jajaran LMI supaya tidak terlibat dalam politik praktis dan wajib menjaga dan mengawal jalannya proses demokrasi karena masing-masing memiliki pilihan sesuai kata hati.
“Kita adalah Ormas adat yang sah secara hukum. Dan kita adalah Ormas pendukung pemerintah. Sebagai wujud dukungan kita terhadap ekonomi kerakyatan yang dianut Presiden Jokowi, maka LMI akan mebentuk simpul-simpul kelompok tani untuk menunjang swasembada pangan,” pugkasnya.
Senada diungkapkan Tonaas Nusantara Fary Allan Malonda. Dikatakanya, jika ada ajakan memisahkan diri dari NKRI, maka harus tegas menolaknya. Dan berkata kalau LMI setia dengan Panncasila dan siap menjaga kesatuan NKRI.
“LMI adalah Ormas adat yang setia kepada NKRI dan sama sekali tidak ada niat untuk memisahkan diri atau mendeklarasikan negara baru. Tapi saya tegaskan kalau LMI siap keluar dari NKRI apabila negara ini tidak lagi berpijak kepada Pancasila yang adalah dasar negara,” tegas Malonda.
Sementara itu, Wagub Drs Steven OE Kandouw mengatakan bahwa adat, agama, dan pemerintah tidak bisa dipisahkan. Karena untuk mengawal pembangunan, ke tiga unsur tersebut harus beriringan.
Meski demikian, diakuinya, seiring perkembangan zaman, budaya Minahasa semakin tergerus. “Contohnya budaya Mapalus, harus kita akui jika saat ini budaya Mapalus sudah tidak lagi seperti dulu. Dan untuk mewujudkan kembali kejayaan budaya Mapalus, adalah tugas dan kewajiban kita semua orang Minahasa yang adalah keturunan Toar-Lumimuut,” ujar Kandow, yang adalah putra Tondano.
Ia menambahkan, Sulut adalah milik semua komponen bangsa. Karena itu, Bumi Nyiur Melambai sangat terbuka dengan siapa saja yang akan datang. “Dengan catatan, harus menghargai adat dan budaya daerah kita ini,” pungkasnya.
Penulis : Fiser Wakulu
Editor : Herly Umbas
