Tondano, Fajarmanado.com – Pemanfaatan Dana Desa (Dandes) menjadi sorotan semua pihak. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa, nominalnya begitu besar. Di Kabupaten Minahasa saja, setelah digabungkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak, dan sumber-sumber dana lainya, rata-rata setiap desa mengolah anggaran diatas Rp 1 miliar.
Menyikapi kenyataan tersebut, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa bersuara. KNPI mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dianggap punya andil besar terhadap kemajuan desa dan pelosok Republik Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Minahasa, Edwin Pratasik SPd. Menurutnya, cita-cita presiden untuk membangun negeri ini mulai dari pelosok pedesaan harus didukung semua pihak.
Bukan hanya pemerintah, tapi peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan. “kami mengharapkan agar kita semua mengawal Dandes dari perencanaannya. karena itu tugas kita sebagai pemuda maupun masyarakat Kabupaten Minahasa,” ujar Pratasik Senin (10/7) siang tadi.
Lanjutnya, pengawalan Dandes harus terus dikawal secara berkelanjutan. Supaya pemanfaatanya transparan dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
“Kami DPD KNPI Kabupaten Minahasa mengajak semua elemen masyarakat utk terlibat aktif mengawal dan mengawasi pemanfaatan Dandes yang nominalnya memang besar. Apalagi tahun depan ada wacana anggaran untuk Dandes akan bertambah,” jelasnya.
Pratasik juga menegaskan kalau terkait arahan pengawasan ini, adalah arahan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia, Eko Pujo Nugroho.
“Dan terkait usulan kegiatan yang ditata dalam Dandes, harus berdasarkan usulan masyarakat mengacu dari skala prioritas,” tegas Pratasik.
“Disisi lain, kegiatan keluar daerah harus dikurangi. Karena uang tersebut masih bisa digunakan untuk kepentingan lain. Dan juga sebagai fasilitator, saya juga meminta supya fungsi dari pendamping untuk lebih dimaksimalkan,” pungkasnya.
Penulis : Fiser Wakulu
