Airmadidi, Fajarmanado.com — Sekertaris Kabupaten Minahasa Utara (Sekkab Minut) Ir Jemmy Kuhu MA menekankan, agar para bendahara pengeluaran dan penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Minut, harus bisa lebih mampu fokus dalam melakukan pengelolaan keuangan agar benar-benar tepat sasaran.
“Saya masih baru menjadi Sekkab Minut, tapi saya sudah melihat dan menganalisa kinerja para bendahara pengeluaran dan penerimaan sudah cukup bagus. Terlebih buktinya, untuk kedua kalinya Minut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, sejak dipimpin Bupati Minut Vonnie A Panambunan dan Wabup Ir Joppi Lengkong,” tutur Kuhu, Sabtu (10/6/2017) di kediamannya.
Namun demikian, menurut Kuhu, masih perlunya perhatian penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih benar agar supaya benar-benar transparan, sehingga tidak ada permasalah dikemudian hari terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah harus lebih parsitipasif, transparan, dan akuntable. Inilah yang saya harapkan bisa diwujudkan oleh semua bendahara pengeluaraan dan penerimaan keuangan di Minut, agar kedepannya semakin baik lagi dan tercipta pertanggung jawaban yang baik sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” terang Kuhu.
Penulis: Rusdiyanto Rantesalu
