Airmadidi, Fajarmanado.com — Bupati Minut Vonnie A Panambunan menekankan, agar kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memandang enteng setiap kegiatan yang diadakan Pemkab Minahasa Utara (Minut).
Apalagi terlebih soal Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA). Menurut Panambunan, banyak berbagai hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Sehingga perlu kehadiran kepala SKPD untuk ikut duduk bersama dengan pimpinan.
“Evaluasi EPRA sangat penting, karena didalamnya kita membahas tentang pencapaian target penggunaan anggaran. Bagaimana mau melakukan perubahan jika kepala SKPDnya tidak hadir. Makanya, jangan heran masih ada saja SKPD yang mendapat rapor merah dalam pencapaian target anggaran. Ini dikarenakan sikap pandang enteng dalam pekerjaan,” tegas Panambunan, Sabtu (22/4/2017).
Dengan kondisi seperti itu, Panambunan kembali mengingatkan tugas dan tanggung jawab kepala SKPD. Karena jabatan yang diberikan adalah amanah dan harus dijalankan sesuai dengan aturan.
“Kalau tidak mau lagi memegang jabatan kepala SKPD, langsung saja bilang ke saya. Karena masih banyak pejabat yang saya rasa mampu. Kita juga tidak memaksakan jika ada kepala SKPD yang mendapat jabatan tapi tidak bisa bekerjasama, soalnya itu malah akan menghancurkan apa yang sudah direncanakan dari awal,” tutur Panambunan.
Untuk itu, Panambunan berharap kepada Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris daerah (Sekda) Arnolus Wolajan SSTP MM agar senantiasa melakukan pengecekan kepada kepala SKPD yang sifatnya masih pandang enteng dan tidak hadir dalam setiap kegiatan penting Pemkab Minut.
“Kalau perlu, catat nama-nama pejabat yang tidak hadir dalam setiap kegiatan penting Pemkab Minut. Dengan begitu, kita bisa tahu siapa mereka dan apa mau mereka, sehingga kita bisa menyanggupi keinginan mereka kalau memang sudah tidak mau memegang jabatan yang diberikan,” tandas Panambunan.
Kemarahan Bupati Minut Vonnie A Panambunan ini, berawal saat kegiatan EPRA Jumat kemarin, dimana sejumlah pejabat yang notabene mendapat lapor merah, tidak menampakkan batang hidung mereka. Yang semakin membuat Bupati berang, para kepala SKPD tersebut hanya mengirimkan perwakilan dari dinas untuk mengikuti kegiatan EPRA tersebut, karena kesal, Panambunan meminta nama para pejabat yang tidak hadir segera dicatat untuk dievaluasi.
(udi)
