Tondano, Fajarmanado.com – Kabupaten Minahasa adalah barometer perlolitikan di provinsi ini. Maka dari itu, setiap kali pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbub) digelar, tensi politik di Tanah Toar-Lumimuut ini selalu dinanti di seantero Sulawesi Utara.
Penyelenggara pesta demokrasi yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sadar akan situasi tersebut. Untuk itu, jauh-jauh hari, perencanaan pengamanan untuk mengawal Pilkada Minahasa yang akan dihelat pada 2018 mendatang mulai dimantapkan.
Selasa (21/3) tadi bertempat di Moy Restaurant Tondano, enam institusi terkait duduk bersama merapatkan barisan mengawal pelaksanaan Pilbup Minahasa yang tahapannya bergulir sejak tahun 2017 ini. Enam institusi tersebut terdiri dari KPU Minahasa, Pemkab Minahasa, Polres Minahasa, Polresta Manado, Polres Tomohon dan Kodim 1302 Minahasa. Keenam institusi tersebut membicarakan Perencanaan Pengamanan (Renpam) Pilbup Minahasa 2018. Kegiatan yang digagas KPU Minahasa dan Polres Minahasa dengan difasilitasi Pemkab Minahasa tersebut dibuka oleh Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS).
Usai dibuka JWS, rapat yang dipandu Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon mendengarkan pemaparan secara berurutan yang disampaikan masing-masing oleh Kapolres Minahasa, AKBP Samsubair SIK, Kapolresta Manado Kombespol Hissar Sialaggan SIK, Kapolres Tomohon AKBP MM Simanjuntak SIK dan Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Joubert Purnama STh.
Dikatakan Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut bertujuan mengkoordinasikan rencana sistem pengamanan dan rencana penganggaran pengamanan Pilbup Minahasa. Selain itu juga, telah menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Namun hal utama adalah melalui Rakor tersebut muncul komitmen bersama masing-masing pihak untuk saling bersinergi dalam pengamanan Pilbup. “Jauh-jauh hari koordinasi harus dilaksanakan agar supaya disaat tahapan yang butuh pengamanan ekstra berjalan, semua sudah siap termasuk anggaran pengamanannya. Karena berdasarkan pengalaman Pilbub sebelumnya, faktor koordinasi dan komunikasi antar stakeholder memegang peranan penting,” ujar Tinangon
Lanjut dikatakan Tinangon, setelah menghimpun semua masukan peserta rapat, dihasilkan empat kesimpulan yang harus ditindaklanjuti dalam konteks sinergi sistem pengamanan dan perencanaan anggaran. Yaitu ; pertama, akan adanya koordinasi intens antar satuan pengamanan baik TNI maupun Polri. Kedua, perlunya dibentuk Forum Koordinasi Pilbub Aman dan Damai yang akan melibatkan penyelenggara, baik pihak TNI-Polri, Pemkab, Parpol, tokoh agama, pers dan tokoh masyarakat. Ketiga, untuk rencana anggaran pengamanan, masing-masing pihak akan mengusulkan ke Pemkab dan akan melibatkan BPKP untuk melakukan review rencana anggaran. Keempat, KPU Minahasa akan mengkoordinasikan setiap kegiatan secara detail dalam rangka persiapan Renpam oleh TNI dan Polri.
“KPU Minahasa harus berkoordinasi dengan tiga polres mengingat wilayah kerja KPU Minahasa atau wilayah administrasi pemerintahan berada dalam 3 wilayah kepolisian. Masing-masing Manado (3 kecamatan), Tomohon (3 kecamatan) dan Polres Minahasa (19 kecamatan),” jelas Tinangon.
(fis)
