Hukum Tua di Minsel ‘Sibuk’ Urus LPj Dandes dan ADD 2016
Drs Efer Poluakan

Hukum Tua di Minsel ‘Sibuk’ Urus LPj Dandes dan ADD 2016

Amurang, Fajarmanado.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Mitra) merencanakan mencairkan Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan pertama tahun 2017 pada April mendatang. Untuk itu, para Hukum Tua (Kumtua) diingatkan supaya melengkapi dan mengikutsertakan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahap kedua Dandes tahun 2016.

“Bila tidak memasukan LPj, maka Dandes tahap pertama tahun 2017 tak akan dicairkan.,”  kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Minsel Drs Efer Poluakan kepada Fajarmanado.com di Amurang, Rabu (1/2)

Poluakan mengatakan, syarat administrasi pencairan Dandes tahap pertama 2017 ini telah berkali-kali disampaikan kepada para Kumtua dan jajaran pemerintahan desa di daerah ini.

Ia pun menyatakan bangga dengan respon yang ditunjukkan jajaran pemerintahan desa. ‘’Anda lihat saja,  setiap hari banyak hukum tua yang datang baik untuk berkonsultasi maupun ada yang sudah memasukan LPJ. Tetapi, rata-rata LPJ Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dikembalikan lantaran banyak keganjilan,’’ katanya.

Pantauan wartawan Fajarmanado.com di DPMD Minsel setiap hari puluhan hukum tua berkonsultasi dengan staf DPMD setempat l.Padahal, kata Poluakan, syarat tersebut  sudah berulang-ulang kali disampaikan. Termasuk, menyurat ke hukum tua dan sekretaris serta bendahara desa untuk terus melakukan konsultasi terkait laporan penggunaan DD dan ADD tahun 2016.

‘’Apabila, sampai batas waktu yang disediakan tak memasukan LPJ. Maka dengan demikian, desa yang ‘malas’ mengurus LPj tak akan mendapat DD tahun 2017. Ingat, masalah ini sudah berulang-ulang kali dikatakan. Ini juga karena, hukum tua telah mengganti sekretaris dan bendahara desa. Sehingga, persoalan diatas baik sekdesa dan bendahara sudah dilatih sebelumnya,’’katanya.

Dari pantauan Fajarmanado.com tak sedikit hukum tua datang di DPMD Minsel hanya untuk berkonsultasi dengan jajarannya. Bahkan, ada pengakuan banyak desa belum mengetahui bagaimana pembuatan LPJ. Padahal memang, setiap tahun dilaksanakan pelatihan dan bimtek.

(andries)