Bitung, Fajarmanado.com – Wali Kota Bitung, Maxmiliaan Lomban menegaskan perlu adanya solusi dari pemerintah pusat berkaitan dengan penyelesaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara (Sulut).
“Sampai saat ini proyek prestisius tersebut belum dilanjutkan karena masalah klasik pembebasan tanah, karena itu rapat pembahasan bersama Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur sangat penting,” kata Lomban di Bitung, Selasa (28/2).
Lomban mengatakan, pemantapan dan pembangunan KEK Bitung menjadi perjuangan bersama pemerintah provinsi (pemprov) Sulut dan pemkot Bitung dan pemerintah pusat, karena tujuannya sangat jelas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Sulut dan sekitarnya.
“Apalagi Presiden sudah berkali-kali menekankan untuk penyelesaian KEK Bitung harus selesai pada tahun 2018,’ ungkap Lomban.
Lomban memberikan apresiasi ketika rapat bersama Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur baru-baru ini, karena ikut dihadiri oleh Dirjen Pengadaan Tanah dan Tata Ruang Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasiona (BPN), sehingga mendapatkan data yang jelas soal pembebasan tanah yang masih menemui kendala pembebasan tanah.
Lomban juga salut akan perjuangan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang menggagas rapat percepatan pembangunan infrastruktur Sulut.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung, Sulut bakal berkontribusi Rp 92,1 Triliun terhadap ekonomi nasional.
“Pandangan ke depan itu jika KEK sudah optimal berfungsi dan diprediksi pada tahun 2025 atau sekitar sembilan tahun ke depan,” kata Lomban.
Ia menambahkan, nominal itu tercapai jika investasi pelaku usaha di KEK mencapai Rp32,89 triliun hingga tahun 2025.
(risma tofan)
