Amurang, Fajarmanado.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, Dr Fietber S Raco, MSi mengatakan, bahwa instansi yang dipimpinnya banyak masalah. Bahkan, masalah paling berat yang dihadapi adalah soal aset. Karena memang, soal aset baik bergerak dan tidak tetap harus terkaver. Termasuk, soal aset buku dari temuan BPK RI harus diperiksa.
‘’Akan hal diatas, Senin (30/1) dan Selasa (31/1) pihaknya melakukan pertemuan dengan kepala sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP untuk membicarakan soal aset. Pertemuan yang berlangsung di Kambiow Beach, Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang selang dua hari dipadati kepala sekolah dan operator. Diakuinya, pertemuan yang didasari hasil temuan BPK RI harus diselesaikan hingga Februari ini,’’ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minsel, Dr Fietber S Raco, MSi.
Menurut Raco, pengelolaan aset khusus SD dan SMP mengalami banyak kendala. Pasalnya, hasil temuan BPK RI, bahwa soal aset sejak tahun 2004. Akibatnya, rata-rata kepala sekolah mengalami kendala. Karena memang harus mencari semua aset yang ada.
‘’Akibatnya, hingga selesai pertemuan antara kepsek SD dan SMP, soal aset akan diindentifikasi lagi. Maksudnya, akan diidentifikasi barang milik daerah maupun barang milik sekolah sendiri. Namun, barang milik daerah masih bisa diambil menjadi aset sekolah,’’jelas mantan Kepala Bidang Dikdas ini.
Raco juga mengakui, bahwa belakangan ini ada system gelondongan. Seperti masing-masing sekolah menerima barang sebagai aset sekolah. Akibatnya, terjadilah system gelondongan diatas. Akan tetapi, Raco optimis semua yang dialamatkan ke instansinya akan selesai tepat waktu.
Wakil Bupati Franky D Wongkar, SH sewaktu memimpin apel ikut me-warning Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bahwa, masalah aset Dinas Dikpora Minsel harus dituntaskan. Apabila, Dinas Dikpora Minsel tidak selesaikan masalah aset. Maka dipastikan, Minsel tak akan mendapat opini WTP.
‘’Bahwa, warning ini bukan darinya. Tetapi, atas nama bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE. Apabila Dinas Dikpora tidak sungguh-sungguh maka dipastikan Minsel tak akan dapat opini WTP. Jadi, warning diatas tak hanya Dinas Dikpora. Tetapi juga Dinas Kesehatan dan Dinas PU dan PR,’’sebut wabup Wongkar yang juga Sekretaris DPD PDIP Provinsi Sulut.
(andries)
