Amurang, Fajarmanado.com – Kendati Minsel mendapat apresiasi BPK RI mengenai penanganan aset, namun masih juga ada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum juga menuntaskan persoalan barang milik daerah memasuki akhir tahun 2016 ini.
Ketiga SKPD itu santer disebut-sebut adalah Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset (DPKPA) Minsel, Denny Kaawoan, SE MSi melalui Kepala Bidang Aset Hendra Pandeynuwu, tidak menampik hal tersebut.
“Ketiga SKPD tersebut memang paling banyak mengelola soal aset. Kita tunggu saja sampai akhir tahun,’’ujar Pandeynuwu.
Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE sempat berbicara lantang supaya persoalan penyelesaian aset tersebut harus tuntas pada akhir November lalu.
“Apabila hingga batas akhir tahun 2016 ke tiga SKPD tersebut tidak menyelesaikan persoalan aset maka akan menjadi kendala serius,” katanya.
Minsel bakal kembali hanya menerima opini BPK WDP tahun 2017.Apalagi penyelesaian temuan BPK soal aset belum terselesaikan.Termasuk penyelesaian temuan berpotensi kerugian Negara yang dilakukan oleh MPTGR Minsel,’’ucap Pandeynuwu.
Sementara itu, Kepala DPKPA Minsel, Denny Kaawoan, SE MSi mengingatkan kembali pimpinan ke tiga instansi tersebut supaya secepatnya memberikan laporan.
Ia berharap laporan yang disampaikan telah menuntaskan permasalahan aset yang masih menggantung. Saya kira mereka sudah meninjaklanjuti penegasan Bupati.
“Jadi nasib Minsel, apakah tetap menerima opini WDP atau naik menjadi WTP dari BPK RI, amat bergantung pada kinerja akhir ke tiga SKPD tersebut,” jelasnya.
Kaawoan selanjutnya mengharapkan laporan penyelesaian aset tersebut segera masuk dalam waktu dekat karena tahun 2016 tinggal menghitung hari.
“Makanya, kami minta kerjasamanya, karena ini juga untuk kita semua serta bagaimana menindaklanjuti keinginan bupati agar Minsel menuju hebat dan terdepan,’’ pungkas Kaawoan.
(andries)
