Amurang, Fajarmanado.com – Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dipertanyakan.
Kendati masih jam kantor, pintu tama kantor yang dipimpin Drs Benny Lumingkewas ini sudah digembok alias terkunci dengan rapi dan tidak terlihat seorang pegawai pun sampai jam kantor usai jam 4 sore.
Informasi yang dirangkum media ini menyebutkan pintu utama BPMPD Minsel sudah terkunci sejak pukul 12.00 Wita, saat aktifitas istirahat. Namun, herannya hingga pukul 16.00 Wita, pintu utama BPMPD Minsel masih terkunci rapi.
‘’Dimana para ASN dan staff di kantor ini. Pak Lumingkewas (Kepala BPMPD Minsel Drs Benny Lumingkewas) pun tidak terlihat,’’ tanya sejumlah wartawan yang hendak mengkonfirmasi berita soal realisasi penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Dandes dan ADD).
Menurut sejumlah wartawan, banyak kejanggalan terjadi di tubuh BPMPD Minsel dibawah piminan Drs Benny Lumingkewas. Bahkan, program-proram yang diterapkan menggunakan ADD di 167 desa sangat rancu.
‘’Tapi sayangnya, belum ada sikap berarti dari Kepala BPMPD Minsel. Oleh sebab itu, kami berharap bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dapat bertindak cepat soal program-program yang ternyata hanya pemborosan semata-mata dilakukan instansi ini,’’ ujar wartawan.
Seperti disampaikan anggota DPRD Minsel, Drs Roby Sangkoy, MPd, bahwa program BPMPD Minsel tahun 2016 hanyalah upaya mencari muka kepada bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE.
“Sebab, program bimbingan teknis (Bimtek), pengadaan sepeda motor, monografi, lampu cell dan lain sebaganya hanyalah dalam bentuk mencari keuntungan semata-mata,’’tegas Sangkoy.
Oleh sebab itu, kata politisi Partai Golkar ini, Polres Minsel diminta menyelidiki dugaan penyalagunaan wewenang terhadap 167 hukum tua di Minsel. Bahwa, ke-167 hukum tua telah menggunakan ADD untuk mengikuti bimtek di Malang, Batam, Jakarta hingga pelisir ke Tiongkok, Bangkok, Singapura dan Malaysia.
‘’Ada miliaran rupiah habis dipakai untuk bimtek, pengadaan barang hingga lainnya yang tidak bermanfaat. Kami akan terus menyikapi hal-hal yang tidak bermanfaat dari program BPMPD Minsel,” katanya.
“ADD jelas-jelad diberikan Pemkab Minsel untuk pembangunan, bukan untuk pengadaan atau bimtek dan lain sebagainya yang tidak sesuai,’’ sambung Sangkoy.
(andries)
