Amurang, Fajarmanado.com – Program Bimbingan Teknis (Bimtek) aparat desa Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dinilai hanya kedok untuk pelesir karena sampai terbang ke luar negeri.
“Masakan hanya mengikuti Bimtek harus ke Singapura dan Hongkong,” ketus Ketua BPD Poigar Dua, Kecamatan Sinonsayang, Drs Hengky Toloh, MS di Amurang.
Mantan birokrat eselon dua ini mengatakan, pada hakekatnya Bimtek sama dengan pelatihan. Kalau pun harus dilakukan di luar daerah paling tidak hanya di pusat pelatihan Kementerian Desa atau di Malang, Jawa Timur.
“Anehnya, kenapa harus ke Batam, Singapura dan Hongkong, apakah pusat pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa sudah berpindah di sana,” ujarnya dengan nada tanya.
Mantan Asisten II Setdakab Minahasa ini menilai Bimtek Hukum Tua (Kumtua), Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa (Bendes) yang diprogramkan BPMPD Minsel tahun 2016 ini hanya kedok semata untuk pelesir dengan menggerogoti dana alokasi desa (ADD) yang ditata dalam APBD 2016.
“Selain untuk kepentingan oknum-oknum peserta Bimtek, juga oknum-oknum jajaran BPMPD agar punya kesempatan melancong ke luar negeri karena mereka pun ikut berangkat sebagai pendamping,” kata Toloh.
Bimtek di luar daerah pun, lanjutnya, sebetulnya tak perlu dilakukan, sebab ada jadwal Bimtek yang sama di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Kalau masih juga perlu peran atau jasa instruktur dari kementerian, akan lebih murah kalau membiayai mereka datang dan memberikan materi pada Bimtek di daerah, pasti akan lebih murah biayanya,” paparnya.
Sementara itu, beredar kabar bahwa telah terjadi kecemburuan dalam tubuh BPMPD Minsel, SKPD yang dipimpinDrs Benny Lumingkewas terkait dengan pelaksanaan Bimtek di luar daerah.
“Saya mendengan sudah ada satu bidang dan stafnya tidak pernah dilibatkan mendampingi peserta Bimtek ke luar daerah. Mereka cemburu tidak diikutkan pada program ke luar daerah secara gratis itu,’’ ungkap Toloh namun merahasiakan bidang dimaksud.
Sementara, Drs Decky J Umpel, BSc, tokoh masyarakat Minsel lainnya ini juga menilai program Bimtek tersebut cenderung hanya menghambur-hamburkan uang rakyat semata.
“Sudah jelas hanya membuang uang rakyat saja dan memperlambat percepatan pembangunan di desa kalau dananya diambil dari ADD,” kata mantan Direktur AMI/ASMI Bitung ini.
Selain dimanfaatkan untuk ikut pelesir oleh oknum-okum pejabat di BPMPD, Bimtek dijadikan pula kesempatan BPMPD untuk memberikan kesempatan kepada para kumtua dan sekdes pesiar ke luar negeri.
“Yang rugi adalah rakyat karena sumber dana pemberangkatan mereka diambil dari ADD. Makanya, saya mengharapkan agar polisi dan jaksa harus mengusut keabsahan penggunaan ADD digunakan pesiar ke luar negeri,” kata Umpel kepada media ini belum lama.
Anggota DPRD Minsel, Billy J Regar, SSos menyatakan bahwa program tersebut member kesan yang tidak baik kepada masyarakat.‘’Pendapat Pak Toloh dan Pak Umpel itu benar sekali,” komentarnya.
Karena itulah, Regar akan mengusulkan agar DPRD Minsel memanggil hearing BPMPD. “Saya akan minta supaya sekembalinya mereka dari bimtek di Batam dan Singapura harus diagendakan dihearing supaya jelas di mana dasar hukum program tersebut,’’ ujarnya.
(andries)
