Manado, Fajarmanado.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE akan mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terkait dengan pemotongan dana transfer daerah sebesar 26 persen.
Penegasan ini disampaikan gubernur dihadapan peserta forum konsultasi regional produk domestik regional bruto se- Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Sulampua) dibukanya pada Minggu (21/08) malam, di Sintesa Peninsula Hotel Manado.
Dikatakan, mengingat dana tersebut masih sangat kecil, hanya 26 persen, maka sebaiknya Pemerintah Pusat jangan melakukan pemotongan, karena bertentangan dengan program Nawa Cita yang digulirkan Presiden Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran.
“Itu artinya bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan akan diprioritaskan di luar pulau jawa, dengan kata lain, pembangunan diprioritaskan termasuk pada kawasan ini, kawasan Sulampua.” jelas Dondokambey ketika membuka acara tersebut.
“Sedangkan dana sebesar 74 persen digunakan oleh pemerintah pusat. Bagaimana daerah-daerah di kawasan Sulampua ini bisa berkreasi membangun sektor ekonominya guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kalau dana transfer saja hanya 26 persen, tapi dipotong lagi,” tandas orang nomor satu di Sulut ini. “Kawasan Sulampua paling banyak ruang dan semua ada sumber daya alam.” tuturnya.
Dondokambey mengaku belum pernah bertemu dengan Menteri Keuangan. “Saya kebetulan belum bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau ketemu, saya akan kritisi kebijakan Menkeu ini,” tukas mantan politisi Senayan ini.
Gubernur juga menyampaikan kemajuan ekonomi Sulut lewat sektor pariwisata. Hanya sebulan, katanya, sebanyak 11 ribu turis asal Tiongkok (China) datang di daerah ini.
Industri pariwisata ini sangat cepat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah ini. “Pariwisata di Kawasan Sulampua ibarat perawan yang belum di sentuh, tapi di kawasan lain sejak lama sudah melakukannya,” kata Donsokambey.
KatanyaOlly, walaupun share ekonomi kawasan Sulampua terhadap ekonomi nasional tidak sampai 10 persen di tahun 2015, namun pertumbuhan ekonomi nasional malahan untuk Provinsi di pulau Sulawesi jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada tahun 2015 sebesar 4,98 persen.
“Dari data yang ada menunjukan bahwa di tahun 2015 hanya tiga Provinsi di kawasan Sulampua yang presentasi, yang penduduk miskin di bawah rata-rata nasional (nasional 11,13 persen). Bahkan, ada beberapa Provinsi yang hampir mencapai 30 persen penduduk miskinya,” ungkapnya.
Karena itulah, lanjut dia, hal ini dapat dikatakan penting untuk dapat dikonsultasikan melalui forum ini.
Sebagai informasi, dalam periode Pemerintahan Olly-Steven, Provinsi Sulut telah menyikapi hal itu, dengan hanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen per tahun dan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan penganguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
(aji)
